AS Kucurkan Dana Pembangunan Pelabuhan di Solomon, Sinyal Perang Pengaruh dengan China?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS melalui DFC berkomitmen membiayai Pelabuhan Bina Harbour di Kepulauan Solomon, menyusul kekhawatiran akan pengaruh militer China di Pasifik.
- Langkah ini merupakan bagian dari strategi Washington untuk menyaingi dominasi infrastruktur China yang telah mengucurkan pinjaman besar ke negara-negara Pasifik.
- Bagi Indonesia, persaingan di Pasifik Selatan berpotensi mempengaruhi dinamika keamanan maritim dan aliansi regional di masa depan.

Perlombaan pengaruh antara Amerika Serikat dan China di kawasan Pasifik kian memanas setelah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, mengungkapkan bahwa Washington tengah dalam negosiasi lanjutan untuk mendanai pembangunan pelabuhan dalam di negara kepulauan tersebut.
Proyek yang menjadi sorotan adalah Pelabuhan Bina Harbour, sebuah fasilitas laut dalam yang direncanakan untuk menunjang industri perikanan tuna dan lalu lintas komersial internasional. Wale menyatakan bahwa pejabat AS telah memberikan “komitmen yang kuat, dengan syarat rincian teknis” untuk membiayai dermaga, fasilitas listrik, penyimpanan bahan bakar, serta akses jalan di kawasan tersebut.
Langkah AS ini tidak lepas dari kekhawatiran bahwa China, yang telah mendanai berbagai proyek infrastruktur di Kepulauan Solomon—seperti stadion, jalan, gedung pemerintah, dan bandara—dapat memanfaatkan pelabuhan tersebut untuk kepentingan militer. Pada 2022, pemerintahan Solomon sebelumnya menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Beijing, dan setahun kemudian sebuah kesepakatan perikanan dengan Perusahaan Perikanan Nasional China. Hal ini mendorong spekulasi bahwa China berupaya mendirikan pangkalan angkatan laut permanen di Pasifik.
Michael Green, Kepala Eksekutif United States Studies Centre di Universitas Sydney, mengungkapkan, “Ada kekhawatiran nyata di AS, Australia, Jepang, dan Selandia Baru mengenai upaya militer China untuk membangun kehadiran permanen di Pasifik dengan dalih pendanaan Belt and Road atau pelatihan kepolisian.”
Kepulauan Solomon sendiri telah lama berupaya mengembangkan Bina Harbour untuk meningkatkan sektor perikanan dan perdagangan. Wale, yang terpilih sebagai perdana menteri pada Mei lalu dengan janji mengubah arah kebijakan luar negeri, telah mengunjungi Canberra, Washington, dan Tokyo untuk mencari dukungan investasi.
Dalam konteks regional, persaingan ini juga berdampak bagi Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN dan pemilik Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas keamanan di Pasifik. Langkah AS yang semakin agresif dalam pembiayaan infrastruktur dapat menggeser keseimbangan pengaruh China yang selama ini mendominasi kontrak konstruksi di Pasifik. Menurut data Lowy Institute, perusahaan milik negara China menguasai sebagian besar proyek infrastruktur di kawasan, meskipun Australia kini telah menjadi sumber pinjaman baru terbesar.
Sementara itu, kelompok Quad yang terdiri dari AS, Australia, Jepang, dan India pada Mei lalu sepakat untuk mendanai bersama sebuah pelabuhan di Fiji, negara Pasifik lain yang menjadi basis armada kapal ikan China. Langkah ini menegaskan bahwa persaingan pendanaan infrastruktur di Pasifik Selatan semakin nyata dan terlembaga.
Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah Kepulauan Solomon menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar tanpa harus terjebak dalam pusaran rivalitas geopolitik yang dapat mengorbankan kedaulatannya?



