Kasus Gratifikasi Rita Widyasari Melebar, KPK Periksa Geisz Chalifah
Baca dalam 60 detik
- Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Geisz Chalifah sebagai saksi dalam penyidikan dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
- Kasus ini telah berkembang dari sektor perkebunan sawit ke pertambangan batu bara, dengan nilai suap mencapai 5 dolar AS per metrik ton.
- KPK menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka pada Februari 2026, mengindikasikan pengusutan korupsi sumber daya alam yang sistematis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas jaring penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dengan memeriksa pengusaha Geisz Chalifah sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Geisz Chalifah, yang berstatus pihak swasta, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (25/2). Selain itu, penyidik juga memanggil seorang notaris berinisial SG dalam perkara yang sama, meskipun kehadirannya belum dikonfirmasi.
Pemeriksaan ini merupakan rangkaian dari pengembangan kasus yang sejak 2017 menjerat Rita Widyasari bersama dua tersangka lain: Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin. Awalnya, kasus berfokus pada dugaan penerimaan gratifikasi terkait izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Namun, KPK kemudian menemukan aliran dana dari sektor pertambangan batu bara yang nilainya mencapai 5 dolar Amerika Serikat per metrik tonโsebuah temuan yang diumumkan pada Februari 2025.
Pada pekan yang sama, KPK juga memeriksa suami Rita, Endri Elfran Syafril alias Benny, sebagai saksi. Sehari sebelumnya, empat orang lain dipanggil, termasuk direktur dan manajer keuangan PT Lembuswana Perkasa serta pemilik sejumlah toko perhiasan. Langkah ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya membidik penerima gratifikasi, tetapi juga jaringan yang memfasilitasi pencucian uang.
Dalam perkara ini, total aset yang disita sejak Juni 2024 mencakup 91 kendaraan, barang bernilai ekonomis, lima bidang tanah, dan 30 jam tangan mewah. Penyitaan ini mengindikasikan besarnya nilai korupsi yang diduga dilakukan selama Rita menjabat bupati pada 2010โ2015 dan periode keduanya hingga 2020.
Bagi publik Indonesia, kasus ini menjadi ujian konsistensi KPK dalam memberantas korupsi di sektor sumber daya alam. Tidak hanya individu, tetapi juga korporasi kini menjadi sasaran, menandakan bahwa penegak hukum mulai menyentuh sisi struktural. Pengamat anti-korupsi menilai bahwa langkah KPK menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka pada Februari 2026 merupakan sinyal bahwa praktik gratifikasi di sektor batu bara tidak bisa lagi ditoleransi.
โKPK tidak berhenti pada penangkapan individu. Dengan menjerat korporasi, diharapkan efek jera lebih terasa,โ ujar seorang analis hukum pidana, yang enggan disebutkan namanya, saat dihubungi LyndHub.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pengusutan ini akan menjalar ke pejabat lain di Kalimantan Timur, mengingat sektor batu bara di daerah itu kerap menjadi ladang korupsi. Masyarakat menanti pengungkapan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana untuk partai politik menjelang pemilu daerah.



