Selektif Bukan Penghalang: Dirjen Imigrasi Pastikan WNA Berkualitas Tetap Diterima, Kunjungan Naik 14%
Baca dalam 60 detik
- Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan kebijakan selektif tidak menghambat wisatawan asing, melainkan menyaring mereka yang memberi manfaat ekonomi dan menghormati nilai bangsa.
- Pemberian bebas visa kini hanya untuk 20 negara dari sebelumnya 190, namun kunjungan WNA justru tumbuh 14% dalam lima tahun terakhir, sinyal bahwa faktor visa bukan hambatan utama.
- Melalui golden visa, imigrasi berhasil mengumpulkan devisa Rp52,1 triliun, membuktikan bahwa pendekatan selektif sejalan dengan upaya menarik investasi berkualitas.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa penerapan kebijakan keimigrasian yang selektif (selective policy) sama sekali bukan menjadi batu sandungan bagi warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia. Sebaliknya, kebijakan ini dirancang sebagai alat strategis agar hanya WNA yang benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan menghormati nilai-nilai lokal yang bisa masuk dan beraktivitas di Tanah Air.
Pernyataan itu disampaikan Hendarsam dalam diskusi publik bertajuk "Menguji Wacana Perluasan Bebas Visa: Peluang atau Ancaman" di Universitas Pancasila, Rabu. Ia menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi memiliki dua peran yang harus dijalankan secara simultan: sebagai penjaga gerbang negara yang tegas dalam urusan kedaulatan, sekaligus sebagai fasilitator yang ramah bagi investasi dan pariwisata. "Kami tidak anti terhadap wisatawan asing. Justru kami ingin menghadirkan wisatawan yang berkualitas, yang berkontribusi terhadap ekonomi dan menghormati nilai-nilai bangsa," ujarnya.
Hendarsam memaparkan bahwa kebijakan BVK sebelumnya yang sangat longgar—mencakup hampir 190 negara—dievaluasi setelah pandemi COVID-19. Kini, hanya 20 negara yang menikmati fasilitas bebas visa, dengan pertimbangan resiprokal, diplomasi, serta potensi gangguan keamanan. Namun, data menunjukkan bahwa pengurangan itu tidak membuat wisatawan enggan berkunjung. Selama lima tahun terakhir, jumlah kedatangan WNA meningkat sekitar 14%. Hal ini, menurut Hendarsam, membuktikan bahwa kebijakan visa bukanlah faktor dominan dalam menentukan minat kunjungan. Faktor lain seperti daya tarik destinasi, ekosistem pariwisata, dan kemudahan akses lebih berpengaruh.
Untuk mendukung pembangunan ekonomi, Ditjen Imigrasi juga meluncurkan golden visa yang menyasar investor dan talenta global. Hasilnya, kebijakan ini telah menghasilkan devisa sebesar Rp52,1 triliun dari ratusan WNA berkualitas. "Kedaulatan negara tidak bisa ditawar. Namun pada saat yang sama, kami memastikan Indonesia tetap terbuka bagi dunia, khususnya bagi wisatawan dan investor yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa," tegas Hendarsam.
Diskusi yang sama juga menghadirkan sejumlah pengamat dan legislator. Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana mengingatkan bahwa kebijakan bebas visa tidak boleh hanya berorientasi pada devisa, melainkan harus mempertimbangkan kualitas WNA dan dampak sosialnya. Ia mendorong penerapan indikator ekonomi yang jelas dalam menentukan negara penerima BVK. Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila Adnan Hamid menyoroti potensi penyalahgunaan BVK untuk kerja ilegal, yang mengancam perlindungan tenaga kerja domestik. Dari sisi parlemen, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas BVK, termasuk kontribusinya terhadap devisa dan dampaknya terhadap ekosistem pariwisata secara keseluruhan.
Ke depan, tantangan utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia luar dan perlindungan kepentingan nasional. Dengan data kunjungan yang terus meningkat, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah Indonesia perlu membatasi jumlah wisatawan, melainkan bagaimana memastikan setiap WNA yang datang benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru. Kebijakan selektif tampaknya menjadi jawaban jangka pendek yang cukup efektif—namun evaluasi berkala tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika global.



