Target EV Inggris Dipangkas, Louise Haigh Hadapi Tekanan Iklim dan Industri
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris bersiap memotong target penjualan kendaraan listrik (EV) 2030 dari 80% menjadi sekitar 60%, memicu perdebatan antara kepentingan industri otomotif dan komitmen dekarbonisasi.
- Menteri Senior Louise Haigh akan memfinalkan keputusan setelah rapat di Downing Street, sementara PM Andy Burnham menghindari konflik kepentingan karena istrinya duduk di dewan jaringan pengisian EV.
- Pelemahan mandat ini berpotensi merugikan sektor infrastruktur pengisian daya senilai ยฃ1,7 miliar dan mencoreng citra kepemimpinan iklim Inggris di mata investor serta anggota parlemen Partai Buruh.

Pemerintah Inggris diperkirakan akan menurunkan target penjualan kendaraan listrik (EV) secara signifikan pekan ini, sebuah langkah yang meredakan tekanan bagi produsen mobil namun memicu kekhawatiran di kalangan anggota parlemen Partai Buruh dan aktivis lingkungan. Keputusan ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap agenda hijau di tengah berbagai kebijakan kontroversial lainnya.
Menteri Senior Louise Haigh, yang secara de facto menjalankan peran wakil perdana menteri, akan menetapkan rencana final setelah rapat krusial di Downing Street pada Rabu. Rapat tersebut bertujuan menyelesaikan perselisihan panjang antara departemen transportasi, energi, dan bisnis. Menurut sumber pemerintah, Haigh kemungkinan menyetujui pemangkasan target penjualan EV sekitar seperempat dari ketentuan awal, yang semula mengharuskan 80% penjualan mobil baru merupakan EV pada 2030.
Keputusan ini diambil menjelang kepergian Perdana Menteri Andy Burnham ke KTT COP pertamanya, di mana ia bersama Menteri Luar Negeri Ed Miliband akan mempromosikan elektrifikasi secara global. Namun, sejumlah anggota parlemen sudah kecewa dengan persetujuan ladang gas Jackdaw dan pemotongan dana program hijau untuk membiayai peningkatan anggaran pertahanan. Kini, keputusan tentang ladang minyak Rosebank dan mandat EV menjadi sorotan utama.
Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Lizzi Collinge, menegaskan bahwa keputusan tentang mandat ZEV (zero emission vehicle) akan berdampak besar pada iklim, mungkin yang terbesar yang ada di meja perdana menteri. "Ini juga akan menentukan arah penanganan biaya hidup dan membantu menurunkan harga energi dalam satu dekade ke depan," ujarnya. Senada, Catherine Fookes dari Monmouthshire menekankan perlunya mempertahankan mandat ZEV dan menolak Rosebank.
Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa pemerintah tetap bersatu dalam komitmen terhadap mandat ZEV dan belum ada keputusan final. "Kami berkomitmen menghentikan penjualan mobil baru yang sepenuhnya bergantung pada bensin dan diesel pada 2030, serta mencapai 100% penjualan mobil dan van baru tanpa emisi pada 2035, sesuai target net zero yang mengikat secara hukum," katanya. Konsultasi mengenai mandat ini, klaimnya, tidak akan mengubah komitmen tersebut dan akan memastikan pendekatan yang pragmatis dan seimbang.
Sejak aturan diperkenalkan oleh pemerintah Konservatif sebelumnya, produsen mobil diwajibkan menjual hanya EV pada 2035, dengan peningkatan proporsi bertahap hingga 80% pada 2030. Kebijakan ini diperkirakan menghasilkan pengurangan emisi terbesar dibandingkan kebijakan lain. Namun, produsen mobil telah lama memperingatkan bahwa target interim tidak realistis karena inflasi tinggi dan tekanan biaya hidup. Asosiasi Produsen dan Pedagang Mobil (SMMT) memperkirakan industri akan gagal mencapai target 33% tahun ini, dengan pangsa EV baterai hanya 26,6% dari penjualan mobil baru dalam sepuluh bulan pertama.
"Celah antara permintaan dan target yang diamanatkan terus melebar. Perubahan berarti pada lintasan, bersama dengan fleksibilitas yang diperluas, penting untuk menjembatani celah itu, melindungi lapangan kerja dan investasi sambil menjaga transisi nol emisi Inggris tetap pada jalurnya," ujar Mike Hawes, CEO SMMT.
Pemerintah telah beberapa kali melunakkan target sejak kebijakan pertama kali diusulkan. Pada Agustus, mereka meluncurkan tinjauan lagi dengan lima opsi: mempertahankan mandat tidak berubah; mempertahankan 80% tetapi memperpanjang fleksibilitas hingga 2034; mengurangi target interim menjadi 70%; menjadi 60%; atau menjadi 50%. Konsultasi ini memicu pertarungan internal di Whitehall. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds mendorong target 2030 serendah mungkin, yakni 50%. Menteri Transportasi Heidi Alexander diyakini menginginkan sekitar 60%, sementara Menteri Energi Miatta Fahnbulleh dan pendahulunya Ed Miliband ingin tetap 80%.
Perdana Menteri biasanya menyelesaikan perselisihan, tetapi Burnham menghindari keputusan karena istrinya, Marie-France van Heel, menjadi penasihat dewan jaringan pengisian EV Be.EV yang berbasis di Manchester. Sumber pemerintah memperkirakan Haigh akan menyetujui target 2030 sekitar 60% sambil memperpanjang fleksibilitas hingga 2034. Namun, ia dilaporkan telah memberi tahu koleganya agar tidak kembali menuntut pengurangan target di masa depan.
Keputusan ini tidak hanya mengecewakan sebagian anggota parlemen Partai Buruh, tetapi juga kalangan lingkungan dan industri pengisian EV yang mengandalkan penjualan kendaraan tinggi untuk mengembalikan investasi. Shane Brennan, CEO asosiasi perdagangan ChargeUK, memperingatkan bahwa pelemahan mandat menempatkan ยฃ1,7 miliar infrastruktur pengisian daya dalam risiko, bersama lapangan kerja dan rantai pasokan terkait. "Kepercayaan investor pengisian daya akan terguncang oleh perubahan ketiga dalam tiga tahun. Pemerintah seharusnya tidak lengah terhadap implikasi jangka panjang dari terlihat menyerah pada kepentingan jangka pendek importir mobil global," tegasnya.
Paul McNamee, direktur Forum Iklim dan Lingkungan Partai Buruh, menilai pelemahan signifikan dari target 80% akan dianggap sebagai kemunduran kepemimpinan iklim. "Jika pemerintah melakukan ini, mereka harus memberikan jaminan bahwa mandat tidak akan dilemahkan lagi di tahun-tahun mendatang, target 2035 untuk EV tetap berlaku, dan mereka menghadirkan strategi industri yang kuat untuk membangun basis manufaktur EV di Inggris yang melindungi lapangan kerja dalam jangka panjang," ujarnya.
Bagi Indonesia, kebijakan Inggris ini dapat menjadi cermin bagaimana negara-negara maju bergulat dengan transisi energi di tengah tekanan ekonomi. Indonesia sendiri tengah mengembangkan ekosistem EV dengan target ambisius, namun menghadapi tantangan serupa: kesenjangan antara target dan realisasi penjualan, infrastruktur pengisian yang belum merata, serta resistensi dari industri otomotif konvensional. Keputusan Inggris untuk melunakkan mandat bisa memperkuat argumen bahwa transisi EV memerlukan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan kesiapan pasar dan daya beli masyarakat. Namun, jika terlalu banyak kompromi, sinyal investasi bagi pengembang infrastruktur dan produsen baterai bisa melemah.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Inggris akan mampu menjaga keseimbangan antara melindungi industri otomotif nasional dan memenuhi komitmen iklim yang mengikat secara hukum. Keputusan Haigh pekan ini akan menjadi indikator seberapa besar bobot pertimbangan iklim dalam perumusan kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Burnham. Jika target dipangkas tanpa jaminan stabilitas jangka panjang, risiko kehilangan kepercayaan investor dan memperlambat dekarbonisasi sektor transportasi akan semakin nyata.



