COP31: Guterres Desak Turki dan Australia Berhenti Wacana, Transisi Energi Harus Dieksekusi
Baca dalam 60 detik
- Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menuntut tuan rumah COP31, Turki dan Australia, mengubah retorika transisi energi menjadi langkah konkret.
- Peta jalan transisi yang dipresentasikan Brasil menjadi ujian bagi kepemimpinan bersama dua negara pengekspor fosil tersebut.
- Tekanan dari 700 organisasi dan aktivis global menuntut mekanisme transisi berkeadilan (BAM) segera dioperasionalkan.

António Guterres membuka hari kedua Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, dengan peringatan keras: sudah terlalu lama peralihan dari bahan bakar fosil diperlakukan sebagai topik yang tabu atau mustahil. Sekretaris Jenderal PBB itu menegaskan bahwa tuan rumah bersama, Turki dan Australia, tidak lagi punya alasan untuk sekadar berdiskusi—mereka dituntut mengatur, membiayai, dan merealisasikan transisi energi sekarang juga.
Seruan tersebut muncul ketika kedua negara tuan rumah justru dikenal sebagai eksportir besar minyak dan gas. Pada Selasa pagi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan bahkan masih memuji ladang minyak negaranya, beberapa jam sebelum dijadwalkan tampil di forum tingkat tinggi pada Rabu. Kontras ini memperlihatkan dilema yang membelit COP31: negara yang paling berkepentingan menjaga pendapatan fosil diminta memimpin jalan keluar dari komoditas tersebut.
Guterres secara spesifik mendorong agar konferensi menghasilkan "langkah lanjutan yang jelas" untuk mengoperasionalkan peta jalan transisi energi yang dipaparkan Brasil—presiden COP30 tahun lalu—kepada para delegasi. Brasil menyatakan bahwa roadmap tersebut, yang diumumkan pada penutupan COP30 dan dipratinjau pekan lalu, akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan. Ia mendapat dukungan lantang dari mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, negosiator iklim PBB Simon Stiell, dan pendahulunya Patricia Espinosa. Tepuk tangan riuh mengiringi Guterres saat meninggalkan panggung.
"Kata-kata dalam percakapan tidak memotong satu ton pun emisi—hanya tindakan yang bisa," ujar Kerry, menegaskan bahwa peta jalan itu datang di momen kritis namun belum berarti tanpa eksekusi.
Tekanan terhadap COP31 kian menggunung setelah bertahun-tahun kritik atas minimnya kemajuan. Dibutuhkan 28 tahun negosiasi COP sebelum frasa "transisi dari bahan bakar fosil" pertama kali masuk dalam keputusan akhir, yakni pada COP28 di Dubai (2023). Kini, dengan 100.000 peserta memadati perhelatan, bahkan akses transportasi lumpuh—sebagian delegasi terjebak berjam-jam, dan perjalanan bus bisa memakan waktu lebih dari tiga jam.
Di sisi lain, aktivis iklim Greta Thunberg kembali hadir untuk pertama kalinya sejak 2021 dan melontarkan kritik pedas. Ia menyebut COP telah berubah menjadi "sirkus greenwashing". Pernyataan itu menggambarkan jurang antara ekspektasi publik dan realitas negosiasi yang lamban.
Di luar arena negosiasi, lebih dari 700 kelompok—dari serikat pekerja hingga advokat disabilitas—mendesak para diplomat memprioritaskan "transisi berkeadilan" bagi masyarakat yang paling terdampak peralihan ke ekonomi bersih. Organisasi dari 88 negara menuntut dibentuknya Mekanisme Belém-Antalya (BAM) untuk menerjemahkan janji transisi berkeadilan menjadi dukungan nyata, termasuk hak asasi manusia, kesetaraan gender, lapangan kerja layak, dan penghormatan hak masyarakat adat. Lidy Nacpil dari Asian Peoples' Movement on Debt and Development menuduh negara-negara Utara kembali "menyiram air dingin" dengan membatasi ruang gerak mekanisme tersebut dan menunda operasionalisasinya.
Bagi Indonesia, dinamika COP31 ini bukan sekadar tontonan diplomasi. Sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada batu bara dan tengah membangun ekosistem transisi energi—lewat skema seperti JETP dan pengembangan EBT—posisi Turki dan Australia akan menjadi sinyal penting. Jika negara pengekspor fosil bisa memimpin percepatan transisi, ruang fiskal dan dukungan internasional bagi negara seperti Indonesia berpotensi lebih terbuka. Sebaliknya, bila COP31 hanya menghasilkan komitmen di atas kertas, tekanan terhadap anggaran transisi domestik akan semakin berat.
Peta jalan Brasil kini menjadi bola panas di tangan kepemimpinan bersama Turki-Australia. Alden Meyer dari think tank E3G menyebut presentasi tersebut sebagai "pertunjukan kekuatan kolektif yang luar biasa" dan menilai ekspektasi agar presidensi meneruskan estafet sangat besar. Namun ia mengingatkan bahwa konsensus tidak akan mudah tercapai. Juru bicara Menteri Iklim Australia Chris Bowen menegaskan bahwa kerja sama antarnegara adalah satu-satunya jalan, dan COP31 harus dimanfaatkan untuk membuat negara lebih makmur, sistem energi lebih aman, serta iklim lebih terlindungi. Pertanyaannya kini: akankah Turki dan Australia berani melawan arus kepentingan fosilnya sendiri, atau justru mengulang pola janji tanpa eksekusi?



