Burnham Dukung Opsi Etnis Baru di Sensus Inggris 2031, Picu Debat Identitas Nasional
Baca dalam 60 detik
- Andy Burnham menyatakan dukungan terhadap RUU yang memperkenalkan kategori 'Black English' dan 'Asian English' di sensus mendatang.
- Usulan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial Suella Braverman soal etnisitas Inggris.
- Jika disetujui, perubahan ini akan mengakhiri praktik kotak teks bebas yang dianggap tidak memadai bagi warga non-kulit putih.

Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap proposal kontroversial yang akan menambahkan opsi etnisitas khusus—Black English dan Asian English—pada sensus penduduk Inggris tahun 2031. Dukungan ini mencuat dalam sesi Prime Minister's Questions, menandai babak baru perdebatan tentang bagaimana negara mendefinisikan identitas warganya di tengah perubahan demografi yang cepat.
Proposal tersebut pertama kali diajukan oleh anggota parlemen Partai Liberal Demokrat, Josh Babarinde, melalui rancangan undang-undang anggota swasta (private members' bill). Meski RUU semacam ini jarang menjadi undang-undang tanpa dukungan pemerintah, langkah Babarinde efektif menyita perhatian publik dan memaksa isu identitas masuk ke agenda politik arus utama. Burnham, yang belum membaca rincian usulan, tetap menyatakan simpatinya. "Saya berdiri di sini berpikir bahwa saya ingin mendukung RUU itu, untuk secara langsung melawan politik beracun yang telah kita lihat dari sebagian orang di Dewan ini," ujarnya, seperti dikutip dari BBC.
Pernyataan Burnham bukan tanpa konteks. Ia muncul setelah serangkaian komentar dari mantan Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, yang belakangan pindah ke Partai Reform UK. Braverman, yang lahir dan besar di Inggris, pada 2015 menulis bahwa ia adalah British Asian namun "tidak bisa mengklaim sebagai orang Inggris". Ia menegaskan kembali posisinya baru-baru ini di media sosial X, dengan menyatakan bahwa "keinggrisan adalah sebuah etnis" dan "tidak rasis untuk mengatakan itu". Pernyataan ini memicu kemarahan kelompok minoritas dan mendorong Babarinde untuk mengajukan RUU-nya.
Inti dari proposal Babarinde adalah mengakhiri praktik saat ini di mana warga Inggris kulit berwarna yang ingin mendefinisikan diri sebagai Black English atau Asian English hanya bisa menuliskannya di kotak teks bebas pada formulir sensus. "Kotak teks itu mungkin sama saja dengan margin," kata Babarinde, menggambarkan betapa terpinggirkannya opsi tersebut. Ia berargumen bahwa kategori eksplisit akan memberikan pengakuan yang lebih setara dan mencerminkan realitas identitas yang kompleks.
Dukungan Burnham, meski bersyarat, memperlihatkan pergeseran politik yang lebih luas. Isu identitas Inggris kini tidak lagi hanya diperdebatkan di ruang akademis, tetapi telah merambah ke panggung parlemen dan menjadi alat mobilisasi politik. Partai-partai besar tampak berhati-hati, namun tekanan publik dan keberagaman suara di parlemen—termasuk dari Lammy dan Cleverly—menunjukkan bahwa status quo mungkin sulit dipertahankan. Burnham sendiri tidak menjawab pertanyaan lanjutan dari pemimpin Lib Dem, Sir Ed Davey, soal apakah ia akan bertemu Babarinde, dan tidak merinci apakah pemerintah akan mengalokasikan waktu debat.
Yang lebih menentukan adalah sikap ONS. Lembaga ini memiliki wewenang untuk merekomendasikan perubahan pertanyaan sensus berdasarkan kajian ilmiah. Pembaruan yang dijadwalkan Kamis ini bisa menjadi sinyal awal apakah kategori baru akan diadopsi pada 2031. Namun, formulir sensus biasanya dirancang mendekati waktu pelaksanaan, dan legislasi untuk sensus 2021 baru terbit pada musim panas 2020—hanya beberapa bulan sebelum pencacahan. Artinya, keputusan final masih jauh, tetapi arah angin mulai terasa.
Bagi Indonesia, perdebatan ini menyoroti pentingnya data kependudukan yang inklusif. Sensus nasional Indonesia menggunakan kategori etnis yang cukup rinci, tetapi tantangan serupa muncul ketika kelompok minoritas atau diaspora merasa tidak terwakili. Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa formulir sensus bukan sekadar alat statistik, melainkan cermin pengakuan negara terhadap identitas warganya. Jika Inggris bergerak menuju kategori yang lebih eksplisit, tekanan bagi negara lain untuk mengevaluasi praktik serupa bisa meningkat, terutama di era ketika identitas menjadi komoditas politik.
Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar apakah RUU Babarinde akan menjadi hukum, tetapi apakah politik Inggris siap menerima definisi keinggrisan yang lebih plural. Burnham telah membuka pintu, tetapi pintu itu masih tertutup rapat oleh prosedur dan kepentingan partai. Sementara ONS menyiapkan rekomendasi, publik menanti apakah sensus 2031 akan menjadi tonggak pengakuan identitas atau justru kembali menjadi ajang penyeragaman.



