Istana Buka-bukaan Soal Tim Keamanan Siber Usai Kasus Penyadapan Listyo
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Sekretariat Negara mengonfirmasi keberadaan Cyber Security Incident Response Team yang bertugas menjaga infrastruktur digital di lingkungan Istana.
- Tim tersebut telah menggelar rapat koordinasi dengan BSSN dan BIN untuk mengevaluasi celah keamanan setelah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penyadapan.
- Anggota DPR meminta agar personel di lingkaran inti Presiden Prabowo dievaluasi ulang, terutama mereka yang direkrut atas rekomendasi Listyo.

Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro mengungkap bahwa Istana Kepresidenan memiliki unit khusus yang menangani insiden siber, menyusul terungkapnya kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Unit bernama Cyber Security Incident Response Team itu disebut beroperasi di bawah Kementerian Sekretariat Negara dengan mekanisme pengamanan digital di lingkungan Istana.
Pengungkapan ini disampaikan Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Senayan, Rabu (18/11). Menurutnya, tim tersebut belakangan ini gencar menggelar pertemuan lintas lembaga, termasuk dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Intelijen Negara (BIN), guna membahas langkah antisipasi agar insiden serupa tidak terulang. Rapat terakhir berlangsung dua hari sebelum rapat DPR, dengan agenda utama mengevaluasi protokol pengamanan komunikasi kepresidenan.
Meski demikian, Juri enggan membeberkan detail teknis hasil koordinasi tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah menyadari perlunya peningkatan pengamanan yang signifikan untuk melindungi Presiden Prabowo Subianto. "Kami tidak bisa berbicara soal teknis penyadapan, tetapi kami sangat menyadari perlunya peningkatan pengamanan yang signifikan," ujar Juri, seperti dikutip dari pernyataannya di rapat.
Kasus ini menjadi ujian bagi Kementerian Sekretariat Negara, yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan Istana. Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, meminta agar pejabat di lingkaran terdekat Presiden Prabowo dievaluasi, terutama mereka yang direkrut atas rekomendasi Listyo. Menurut Sugiat, jika benar ada personel di lingkar inti Presiden yang merupakan rekomendasi eks Kapolri tersebut, mereka harus disterilkan. "Kalau memang ada personalia di lingkar inti Presiden yang direkomendasikan oleh Pak Kapolri zaman Listyo Sigit, sterilkan," tegasnya dalam rapat yang sama.
Permintaan itu muncul karena Listyo, yang menjabat Kapolri hingga awal 2025, disebut memiliki pengaruh dalam penempatan sejumlah pejabat di lingkungan kepresidenan. Kasus penyadapan ini sendiri masih dalam penyidikan, dan belum ada keterangan resmi mengenai motif maupun pihak yang menjadi target. Namun, penetapan Listyo sebagai tersangka telah memicu kekhawatiran tentang kerentanan sistem keamanan negara, terutama di tengah meningkatnya ancaman siber di kawasan.
Pengamat keamanan siber dari Universitas Indonesia, Rudi Lumanto, menilai keberadaan tim tanggap insiden di Istana merupakan langkah standar yang seharusnya sudah lama ada. "Yang lebih penting adalah bagaimana tim ini bekerja secara independen dan terkoordinasi dengan lembaga lain. Jangan sampai hanya menjadi formalitas," ujarnya saat dihubungi terpisah. Ia juga menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap perangkat dan jaringan yang digunakan pejabat tinggi, termasuk perangkat pribadi yang mungkin terhubung ke sistem istana.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memberikan komentar terkait kasus ini. Sementara itu, BSSN melalui juru bicaranya menyatakan siap mendukung penuh upaya pengamanan di lingkungan Istana, namun enggan merinci bentuk dukungan yang diberikan. "Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait," kata juru bicara BSSN dalam pesan singkat.
Kasus penyadapan ini juga menjadi sorotan publik setelah beberapa pejabat negara mengaku menerima laporan adanya upaya penyadapan terhadap komunikasi mereka. DPR berencana memanggil sejumlah pihak, termasuk perwakilan BSSN dan BIN, untuk mendalami persoalan ini. Komisi XIII akan menggelar rapat lanjutan pekan depan dengan agenda mendengar penjelasan dari para ahli dan lembaga terkait.
Ke depan, publik akan menantikan apakah pemerintah benar-benar meningkatkan kapasitas keamanan siber di lingkungan Istana atau hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang mencuat. Tanpa transparansi dan evaluasi menyeluruh, kekhawatiran tentang lemahnya perlindungan data Presiden dan pejabat tinggi lainnya akan terus membayangi. Pertanyaannya, mampukah Istana memastikan bahwa insiden penyadapan tidak terulang, dan sejauh mana DPR akan mengawal proses ini hingga tuntas?



