Sayembara Tangkap Begal Berpotensi Langgar HAM, Pakar Hukum Unej Beri Peringatan
Baca dalam 60 detik
- Pakar hukum Universitas Jember menilai sayembara berhadiah untuk menangkap begal bisa memicu aksi main hakim sendiri dan melanggar hak asasi manusia.
- Pendekatan represif tanpa perbaikan kesejahteraan masyarakat dinilai tidak akan menyelesaikan akar masalah kriminalitas jalanan.
- Gubernur Jawa Barat menawarkan hadiah hingga Rp50 juta bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan, menuai kritik dari akademisi dan DPR.

Gagasan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap begal dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia karena memicu praktik main hakim sendiri, demikian peringatan dari pakar hukum Universitas Jember (Unej).
Prof. I Gede Widhiana Suarda, Dekan Fakultas Hukum Unej, menegaskan bahwa insentif semacam itu justru bisa menimbulkan kekerasan berlebihan dan korban jiwa. "Sayembara tersebut berpotensi melanggar HAM dan main hakim sendiri yang bisa berujung menghilangkan nyawa seseorang," ujarnya di kampus setempat, Rabu (15/4). Peringatan ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan program berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi masyarakat yang melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal, atau perampok dan menyerahkannya ke polisi dalam keadaan hidup.
Menurut Gede, akar persoalan kriminalitas jalanan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Selama negara belum mampu menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan komprehensif, rasa aman tetap menjadi kebutuhan mendasar yang sulit terpenuhi. "Lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kebutuhan mendasar yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat," katanya. Kekhawatiran menjadi korban begal, jambret, atau kejahatan jalanan kini membayangi aktivitas publik dan mempengaruhi cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari.
Guru besar hukum pidana itu juga mengingatkan adanya faktor kriminogen dalam kebijakan sayembara. Dalam ilmu kriminologi, faktor kriminogen adalah kondisi atau kebijakan yang justru dapat memicu lahirnya tindak pidana baru. Sayembara berhadiah, menurut dia, berpotensi memberikan legitimasi kepada masyarakat untuk bertindak di luar koridor hukum dan memunculkan praktik main hakim sendiri. Kasus pengeroyokan terhadap terduga pelaku yang berakhir dengan hilangnya nyawa tidak boleh dianggap sebagai keberhasilan pemberantasan kriminalitas, melainkan alarm bahwa penegakan hukum tidak boleh bergeser menjadi penegakan oleh massa.
Gede menekankan bahwa tanggung jawab utama penindakan tetap berada di tangan Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Partisipasi masyarakat penting, tetapi sebatas mendukung terciptanya keamanan, bukan mengambil alih fungsi negara. "Negara harus menang bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kebijakan yang menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, Komisi XIII DPR RI sebelumnya menilai aksi main hakim sendiri melanggar HAM. Anggota DPR juga menegaskan bahwa keadilan tidak lahir dari tindakan main hakim sendiri. Fenomena sayembara ini mencerminkan kecemasan publik terhadap meningkatnya kejahatan jalanan, namun respons yang salah justru bisa memperparah situasi. Pertanyaannya, apakah insentif seperti ini efektif menekan angka kriminalitas, atau justru menciptakan kekerasan baru yang sulit dikendalikan?



