Legislator Usul Kepala Daerah Dipilih Tanpa Wakil, Sebut Praktik 'Vote Getter' Rugikan Daerah
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengusulkan pemilihan kepala daerah tanpa wakil, di mana wakil cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.
- Usulan ini bertujuan mengakhiri praktik wakil kepala daerah sebagai mesin suara (vote getter) yang memicu ketidakharmonisan dengan kepala daerah.
- Data internal DPR menunjukkan 60 persen hubungan kepala dan wakil kepala daerah tidak harmonis, mendorong perlunya revisi sistem pilkada.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mendorong perubahan fundamental dalam tata cara pemilihan kepala daerah dengan mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak lagi dipilih langsung, melainkan ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Usulan ini, menurutnya, dapat mengeliminasi praktik wakil kepala daerah yang hanya dijadikan “vote getter” atau pendulang suara saat pilkada.
Dalam rapat Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala serta wakil kepala daerah di Jakarta, Kamis, Khozin menekankan bahwa sistem yang berlaku kini justru menciptakan ketidakseimbangan posisi antara kepala daerah dan wakilnya. “Solusinya perbaiki Undang-Undang Pilkada. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja,” kata legislator dari Fraksi PKB itu.
Khozin mengungkapkan bahwa persoalan disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya bukan karena faktor individu, melainkan cacat sistem. Ia mengklaim data yang dimiliki Komisi II menunjukkan sekitar 60 persen hubungan kepala dan wakil kepala daerah di berbagai daerah berjalan tidak harmonis. “Problem ini adalah problem by system, bukan by person,” tegasnya.
Lebih jauh, Khozin mengkritik regulasi yang ada yang menempatkan wakil kepala daerah hanya menjalankan peran delegatif. Artinya, tanpa delegasi dari kepala daerah, wakil tidak memiliki kewenangan apa pun. “Lima tahun ngedekem saja di ruangan atau cuma hadir dalam forum yang sifatnya tahunan,” ujarnya, menggambarkan situasi yang jauh dari semangat otonomi daerah dan demokrasi.
Usulan ini tentu memicu perdebatan. Di satu sisi, gagasan menghilangkan pemilihan wakil kepala daerah dapat mengurangi potensi konflik dan pemborosan anggaran pilkada. Namun, kritikus menilai hal ini justru memusatkan kekuasaan di tangan kepala daerah dan mengurangi representasi. Bagi Indonesia, perubahan ini berimplikasi pada peta politik lokal: partai-partai kecil yang biasa mengandalkan posisi wakil untuk memenangkan kursi bisa kehilangan daya tawar. Di sisi lain, efisiensi biaya politik dan penguatan sistem birokrasi daerah bisa menjadi argumentasi penguat.
Khozin mengingatkan bahwa problem yang terjadi saat ini sudah dikeluhkan oleh Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang sempat melakukan audiensi dengan Komisi II. Ia mendorong agar DPR segera merevisi UU Pilkada sebagai solusi sistemik atas disharmoni yang akut. “Jangan sampai wakil kepala daerah hanya menjadi simbol tanpa peran,” tambahnya.
Ke depan, nasib usulan ini bergantung pada pembahasan di Badan Legislasi DPR. Akankah revisi UU Pilkada benar-benar mengubah mekanisme pemilihan wakil kepala daerah, atau justru memperkuat fungsi wakil dengan kewenangan yang lebih jelas? Pertanyaan ini akan menjadi agenda politik yang menarik di tahun-tahun mendatang.



