Inggris Hapus Notifikasi 5 Hari bagi Pencari Suaka Gagal, Refugee Council: Kebijakan Kejam dan Kontraproduktif
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengubah aturan agar pencari suaka yang permohonannya ditolak bisa dideportasi tanpa pemberitahuan lima hari sebelumnya.
- Langkah ini dikritik Refugee Council karena menimbulkan tekanan psikologis dan dinilai tidak efektif mengurangi jumlah pengembalian sukarela.
- Dengan masih adanya 130.000 lebih kasus tertunda, kebijakan ini diuji apakah mampu mempercepat pembersihan backlog tanpa melanggar hak asasi.

Pemerintah Inggris resmi menghapus kewajiban memberi tahu pencari suaka yang gagal sebelum mereka dideportasi. Perubahan hukum ini memungkinkan Kementerian Dalam Negeri (Home Office) mengeksekusi pengusiran tanpa periode notifikasi lima hari kerja seperti yang berlaku saat ini. Langkah tersebut diambil untuk memangkas ruang bagi banding mendadak yang selama ini memperlambat proses.
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood akan mengamandemen Rancangan Undang-Undang Imigrasi dan Suaka yang sedang bergulir di parlemen. Aturan baru menghapus persyaratan pemberitahuan bagi mereka yang telah menuntaskan seluruh jalur banding. Alih-alih memberi tenggat, Home Office mendapat mandat untuk mengeksekusi pengusiran segera setelah putusan final, dengan masa berlaku kewenangan hingga enam bulan. Pemerintah belum merilis proyeksi jumlah tambahan deportasi, tetapi merujuk pada Denmark yang berhasil menekan angka tunggakan migran menjadi di bawah 1.000 orang setelah menerapkan kebijakan serupa.
Kritik datang dari Refugee Council. Direktur eksekutifnya, Imran Hussain, menilai pemindahan mendadak justru menimbulkan penderitaan psikologis yang tidak perlu. Ia menegaskan bahwa pengembalian sukarela terbukti lebih efektif dan murah dibanding deportasi paksa. "Jika orang dibantu pulang dengan bermartabat, banyak yang akan mengambil opsi itu, dengan biaya jauh lebih rendah bagi pembayar pajak," ujarnya.
Perdebatan ini menyoroti dilema klasik antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak asasi. Pemerintahan sebelumnya di bawah Keir Starmer berjanji membersihkan tumpukan kasus suaka, namun angka tunggakan tetap tinggi. Menteri Keamanan Perbatasan dan Suaka Anna Turley menegaskan bahwa amandemen ini bertujuan memulihkan ketertiban dan kendali sistem. "Kami memastikan migran yang telah kehabisan hak banding dapat segera dipulangkan, bukan diberi kesempatan untuk menggagalkan pemulangan sah mereka," katanya.
Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi cermin bagaimana negara tujuan migran seperti Australia dan Inggris semakin memperketat pintu masuk. Warga Indonesia yang mencari perlindungan internasional di Eropa, meski jumlahnya relatif kecil, perlu memahami bahwa ruang banding administratif kian menyempit. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang standar perlakuan terhadap pencari suaka di negara-negara demokrasi liberal yang selama ini menjadi rujukan perlindungan hukum.
Ke depan, efektivitas amandemen ini akan diuji oleh dua hal: seberapa cepat Home Office mengeksekusi pengusiran tanpa memicu gelombang gugatan hukum baru, dan apakah angka pengembalian sukarela benar-benar turun seperti yang dikhawatirkan Refugee Council. Jika Denmark menjadi tolok ukur, penurunan tunggakan bisa tercapai, tetapi harga sosialnya tetap menjadi sorotan. Pemerintah Inggris kini harus membuktikan bahwa percepatan deportasi tidak berarti pengabaian martabat manusia.



