Gelombang Ketiga Bebas Dini: 650 Napi Inggris Keluar, Sistem Pemasyarakatan di Ujung Tanduk
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris melepas sekitar 650 narapidana lebih awal pada Selasa (25/2) sebagai tahap ketiga program darurat atasi krisis kapasitas penjara.
- Sejak Oktober 2024, sedikitnya 1.350 warga binaan telah menghirup udara bebas, dan jumlahnya diproyeksikan menembus 2.500 hingga akhir tahun.
- Langkah ini memicu kekhawatiran kelompok korban dan serikat petugas pembebasan bersyarat yang menuntut kenaikan gaji 12% dan mengancam mogok kerja.

Sebanyak 650 narapidana di Inggris dan Wales mulai meninggalkan penjara pada Selasa (25/2) dalam fase ketiga kebijakan pembebasan dini yang dirancang untuk meredakan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Mereka yang dibebaskan kali ini mencakup pelaku kejahatan dengan hukuman hingga tiga tahun dua bulan, dan akan menjalani sisa masa hukuman di luar jeruji besi.
Skema yang mulai bergulir Oktober lalu ini memungkinkan narapidana keluar setelah menjalani sepertiga masa hukuman, bukan setengah seperti aturan sebelumnya. Hingga kini, sedikitnya 1.350 orang telah menghirup udara bebas pada dua gelombang awal, dan otoritas memperkirakan angka itu akan melonjak melewati 2.500 pada akhir tahun. Gelombang berikutnya akan menyasar mereka dengan vonis lebih panjang, mencapai puncaknya pada Juni mendatang bagi narapidana dengan hukuman di atas 12 tahun.
Kelompok yang dilepas hari ini mencakup terpidana perkelahian (affray), pencurian dengan kekerasan (burglary), dan penipuan. Sejumlah pelaku kekerasan yang divonis karena melukai, menyebabkan luka berat dengan niat, atau pelanggaran senjata api ringan juga masuk dalam daftar. Namun, lebih dari 70 jenis kejahatan—termasuk pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan seksual, dan mereka yang menjalani hukuman seumur hidup—dikecualikan dari program ini.
Data mingguan menunjukkan kebijakan ini sedikit demi sedikit mengurangi tekanan di dalam penjara. Pada Senin (24/2), tercatat 86.982 tahanan mendekam, menyisakan ruang untuk 2.076 orang lagi. Angka ini lebih baik 500 sel ketimbang kondisi sebelum program berjalan. Meski demikian, dampaknya baru bersifat sementara karena gelombang pembebasan berikutnya akan terus menambah beban.
Kekhawatiran datang dari kelompok advokasi korban. Refuge, organisasi yang mendampingi penyintas kekerasan dalam rumah tangga, mengungkapkan bahwa pelaku KDRT turut serta dalam gelombang pembebasan. Para narapidana yang keluar biasanya akan dipasangi gelang elektronik dan diwajibkan mematuhi berbagai persyaratan, termasuk larangan mendekati korban atau mengunjungi lokasi tertentu. Pengawasan dilakukan oleh petugas pembebasan bersyarat yang bertugas memastikan mereka mengikuti program rehabilitasi dan tidak melanggar aturan.
Hingga kini, pemerintah belum merilis angka pasti tingkat pengembalian narapidana ke penjara karena pelanggaran syarat. Statistik terbaru menunjukkan 12.338 orang dikirim kembali ke balik jeruji antara April dan Juni 2024, naik 12% dari tahun sebelumnya, meski turun dibandingkan triwulan pertama. Para ahli rehabilitasi menilai pengembalian sering kali dipicu oleh kegagalan memenuhi jadwal pertemuan atau masalah tempat tinggal, dan sekitar seperlima kasus terkait tindak pidana baru.
"Kami khawatir orang-orang berbahaya dilepas ke jalanan padahal belum menjalani hukuman penuh dan belum direhabilitasi," kritik pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch, seperti dikutip BBC.
Serikat pekerja layanan pembebasan bersyarat, Napo, sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan ini membebani anggotanya yang bertugas mengawasi narapidana di masyarakat. Mereka telah menggelar pemungutan suara untuk kemungkinan aksi mogok terkait gaji dan kondisi kerja, dengan hasil dijadwalkan Jumat (28/2). Kementerian Kehakiman menawarkan kenaikan gaji 5%, sementara serikat menuntut 12% untuk menutup penurunan pendapatan akibat pemangkasan anggaran sejak 2010. Kementerian berdalih tawaran itu adil dan telah diterima dua serikat lain, serta dibarengi investasi £700 juta untuk merekrut 1.300 petugas tambahan dan menerapkan perangkat AI.
Kebijakan pembebasan dini sejatinya bukan hal baru. Pemerintahan Konservatif sebelumnya juga menjalankan program serupa yang membebaskan lebih dari 10.000 narapidana antara Oktober 2023 dan September 2024. Kini, di tengah krisis kapasitas yang kian akut, pemerintah Labour terpaksa memperluas cakupan. Pertanyaannya, akankah langkah ini benar-benar menyelesaikan akar masalah kelebihan kapasitas, atau justru memindahkan beban ke sistem pengawasan di masyarakat yang juga terbatas?



