COP31 di Ambang Kegagalan: Semua Kata 'Bahan Bakar Fosil' Dihapus dari Draf Kesepakatan
Baca dalam 60 detik
- Draf kedua hasil COP31 menghilangkan seluruh frasa 'bahan bakar fosil' dan melemahkan target elektrifikasi, memicu tuduhan bahwa konferensi ini akan menjadi 'COP hantu' tanpa hasil nyata.
- Panama mengirim surat resmi yang mengancam memblokir kesepakatan jika tuntutannya tidak dipenuhi, sementara negara berkembang menuntut kejelasan pendanaan iklim senilai US$300 miliar per tahun.
- Presidensi Australia-Turki membela teks tersebut sebagai hasil konsensus, tetapi para pengamat menilai penghapusan komitmen transisi energi merupakan bentuk kemunduran politik yang serius.

Konferensi iklim PBB COP31 di Turki memasuki jam-jam terakhirnya dengan krisis kepercayaan yang memburuk: draf kedua kesepakatan utama yang dirilis Kamis sore (19/11) tidak lagi memuat satu pun penyebutan "bahan bakar fosil", memicu tuduhan bahwa pertemuan itu akan berakhir sebagai "COP hantu" tanpa komitmen berarti.
Draf tersebut, yang oleh presidensi bersama Australia dan Turki dipangkas menjadi setengah dari versi awal setebal 18 halaman, juga melemahkan target elektrifikasi global dan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana negara berkembang akan memperoleh bantuan finansial untuk menghadapi krisis iklim. Padahal, dokumen itu semestinya menjadi hasil utama COP31 dan menjabarkan janji untuk memenuhi target Persetujuan Paris.
Yang paling mencolok adalah hilangnya janji untuk "beralih dari bahan bakar fosil" yang telah disepakati pada COP28 di Dubai pada 2023. Sebagai gantinya, teks hanya memuat komitmen yang jauh lebih lemah: "transisi global yang tak terbalikkan menuju emisi gas rumah kaca rendah dan ketahanan iklim". Target agar 35% kebutuhan energi final global dipenuhi listrik pada 2035 pun diturunkan statusnya menjadi opsi sukarela di antara berbagai langkah.
Langkah Panama menambah tekanan. Menteri Lingkungan Hidup Juan Carlos Navarro mengirim surat kepada presiden Turki dan Australia yang menyatakan bahwa negaranya akan memblokir hasil apa pun jika semua tuntutannya tidak dipenuhi. "Kami mendengar pidato-pidato yang indah. Tetapi sementara kami mendengarkan retorika tanpa henti, planet ini sedang dihancurkan," tulisnya. Karena negosiasi COP membutuhkan konsensus, sikap Panama berpotensi menggagalkan kesepakatan di menit-menit akhir.
Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, menilai bahwa jika teks versi ini dipertahankan, "komunitas garis depan akan menyaksikan dengan putus asa" dan COP31 tidak akan menghasilkan apa pun. Ia menyebut negosiasi telah "dibungkam" oleh negara-negara penghasil fosil yang menolak komitmen transisi energi. Senada dengan itu, Rachitaa Gupta dari Global Campaign to Demand Climate Justice menegaskan bahwa yang tersisa hanyalah kemauan politik negara-negara Utara global untuk menyediakan pendanaan, dan menyebut "kebangkrutan moral" mereka sangat terlihat oleh negara-negara Selatan.
Kekecewaan juga datang dari Andreas Sieber dari 350.org, yang menyebut presidensi COP31 telah "mengubah salah satu tantangan terbesar zaman ini menjadi paragraf yang mengganggu yang lebih baik dihapus". Ia menilai kegagalan negara kaya dalam pendanaan iklim sebagai "aib historis" karena mereka berharap negara berkembang memikul biaya transisi tanpa memberi sarana untuk melakukannya.
Presiden negosiasi dari Australia, Chris Bowen, membela draf itu dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan apa yang dianggap memberi peluang terbaik untuk hasil paling ambisius yang masih bisa dicapai melalui konsensus. Sementara itu, Presiden COP31 dari Turki, Murat Kurum, menolak tuduhan kemunduran. Menurutnya, penghapusan kata "bahan bakar fosil" sudah disepakati pada COP sebelumnya dan teks baru tetap menunjukkan "komitmen kuat terhadap Persetujuan Paris".
Di sisi lain, jalur negosiasi pendanaan iklim menghasilkan dokumen yang nyaris kosong, menandakan negara-negara belum sepakat soal janji US$300 miliar per tahun hingga 2035. Yang memperkeruh suasana, di sela-sela konferensi, para pemimpin China, Amerika Serikat, dan Rusia dalam pertemuan di Shenzhen justru berjanji meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak olahan. Utusan Grup Negosiator Afrika, Tlou Ramaru, menyebutnya sebagai "kemunafikan".
Bagi Indonesia, hasil COP31 akan sangat menentukan. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, Indonesia berkepentingan langsung pada komitmen pendanaan iklim dan target transisi energi. Tanpa kepastian dukungan finansial dari negara maju, percepatan transisi energi dalam negeri—termasuk pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada batu bara—berisiko melambat. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan net zero emission pada 2060, tetapi tanpa dukungan global yang konkret, target itu semakin sulit diwujudkan.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari 24 jam sebelum jadwal penutupan Jumat pukul 18.00 waktu Turki, pertanyaannya kini: akankah negara-negara berkembang bersatu menolak draf ini dan memaksa negosiasi ulang, ataukah COP31 benar-benar berakhir sebagai pertemuan tanpa gigi?



